Ada rencana Pemerintah dalam mengembangkan konsep TOD atau transit oriented development supaya bisa mendukung percepatan gerak masyarakat komuter menuju lokasi tujuan. Rencana tersebut harus didukung dengan pengembangan hunian apartemen di kawasan Jakarta. Berdasarkan pendapat dari Direktur Utama PT. Duta Paramindo Sejahtera yaitu Rudy Herjanto Saputra, dari konsep TOD ini yang sedang dikembangkan oleh pihak Kementerian Perhubungan terutama pada lokasi-lokasi angkutan umum atau massal sejak awalnya menjadi konsep terhadap pengembangan apartemen Green-Pramuka.
Beliau melanjutkan bahwa dari sejak awal pembangunan hunian apartemen di Green Pramuka City ini menerapkan konsep pembangunan berupa intergrasi antara lokasi tempat tinggal dan lokasi pusat bisnis dengan jaringan alat transportasi publik. Bisa dibilang sejak awal, hunian apartemen di Green Pramuka City ini sangat mendukung terhadap adanya fasilitas alat transportasi massal untuk para penghuni. Rudy melanjutkan bahwa konsep TOD ini sudah seharusnya didukung dengan mixed-use development/ sistem pengembangan yang berbasis pencampuran fungsi. Sistem tersebut yaitu misalnya baik itu dari perkantoran, tempat tinggal, tempat komersial ataupun hotel dikembangkan untuk menjadi sebuah satu kesatuan. Minimal dua macam produk properti dibangun pada satu kesatuan menurut beliau.
Maka dari itu, pihak PT. Duta Paramindo Sejahtera ini yang sebagai pengembang hunian apartemen di Green Pramuka City sudah sejak lama memperhitungkan lokasi hunian tersebut pada posisi atau kawasan yang mudah terjangkau dengan menggunakan kendaraan/ transportasi massal. Kendaraan tersebut yaitu seperti transportasi komuter yaitu KRL, bus Transjakarta ataupun bus feeder atau bus pengumpan. Disamping itu telah disediakan juga shelter bus (bus Damri) yang khusus bandara sampai pool layanan transportasi/ kendaraan online. Hal tersebut memudahkan para penghuni menggunakan berbagai transportasi publik.
Hal tersebut juga dirasa penting dikarenakan indikator keberhasilan pada sistem TOD ini di suatu lingkup wilayah yaitu sebagai berikut. Lebih banyak masyarakat yang dapat tinggal, bekerja, berangkat atau pergi bersekolah, pergi berbelanja, serta kegiatan lainnya dengan hanya berjalan kaki ke stasiun dan dari stasiun. Bisa dibilang juga, orang-orang bisa melakukan berbagai macam aktivitas lokal hanya dengan jalan kaki saja dari atau ke hunian apartemen di Green Pramuka City ini. Menurut Rudy, aspek penyediaan jejaring kendaraan angkutan massal dari pengembang properti tempat hunian vertikal semakin penting mengingat pelaksanaan Pergub ERP. Pergub yang dimaksud yaitu Nomor 25 pada Tahun 2017 mengenai pengendalian terhadap lalu lintas lewat kebijakan ERP atau electronic road pricing.
Pergub tersebut menyebutkan terdapat sembilan ruas jalanan yang nantinya akan diterapkan sistem berbayar tersebut. Sembilan ruas jalanan yang dimaksud yaitu Jln. Sisingamangaraja, Jln. Jenderal Sudirman, Jln. MH Thamrin, Jln. Medan Merdeka Barat, Jln. Majapahit, Jln. Gajah Mada, Jln. Hayam Wuruk, Jln. Jend. Gatot Subroto, dan Jln. HR Rasuna Said. Sistem ini sekaligus melarang berbagai kendaraan bermotor untuk melintas pada sembilan ruas jalanan tersebut. Rudy berpendapat dengan kebijakan tersebut, maka pergerakan masyarakat semakin tergantung kendaraan transportasi massal.
Bagi para penghuni hunian apartemen di Green Pramuka City, hal ini tentunya menjadi keuntungan terutama dikarenakan bus PPD menjadi bus feeder atau bus pengumpan juga terhadap jaringan koneksi Transjakarta. Beliau berpendapat bahwa dengan cara satu ini, maka para penghuni dipermudah dalam mencapai tujuan. Kemacetan jalanan juga berkurang serta beban akan lahan parkir juga berkurang. Dengan begitu, maka dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan akan lahan terbuka.
Leave a Reply